Pontianak | 19 Nov 2026
Tentang KamiKontak RedaksiPedoman Media SiberIndeks Berita ↗
Metropolis

Pemkot dan DPRD Sepakati Program Pembentukan Perda 2027

Pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD setuju dengan program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027. Persetujuan itu dituangkan dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (18/11/2026).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono bersama Ketua DPRD, Satarudin menandatangani Nota Kesepahaman di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu, 11 November 2026. Foto Prokopim
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono bersama Ketua DPRD, Satarudin menandatangani Nota Kesepahaman di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu, 11 November 2026. Foto Prokopim

Pontianak, Radar Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD setuju dengan program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027. Persetujuan itu dituangkan dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (18/11/2026).

Kesepahaman tersebut sebagai langkah awal penyusunan regulasi yang bakal menjadi prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Melalui program tersebut, Pemerintah Daerah dan DPRD akan menentukan prioritas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas dalam satu tahun.

"Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah terhadap suatu regulasi. Karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara matang supaya peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," kata Edi dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (18/11/2026).

Edi menjelaskan, penyusunan Propemperda merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Diantaranya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Program tersebut juga harus ditetapkan sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Edi, Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki peran yang setara dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda. Oleh sebab itu, diperlukan kesamaan pandangan dan kerja sama yang baik, agar setiap regulasi yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

"Eksekutif dan legislatif memiliki tujuan yang sama. Yakni menghasilkan peraturan daerah yang baik. Sesuai kaidah hukum serta memberikan kepastian dan kesamaan penafsiran dalam pelaksanaannya," lugas Edi.

Penyusunan Propemperda juga bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai kebutuhan regulasi daerah, sekaligus menentukan skala prioritas pembahasannya.

Dengan demikian, proses pembentukan Perda diharapkan lebih terarah, berkesinambungan dan selaras dengan agenda pembangunan Kota Pontianak.

Selain menjadi landasan hukum pembangunan, Propemperda juga diarahkan untuk mempercepat pembentukan regulasi yang dibutuhkan masyarakat. Termasuk di dalamnya penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi sosial maupun ketentuan hukum yang berlaku.

"Regulasi yang sudah tidak sesuai perlu dievaluasi agar tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan," ucap Edi.

Ia pun berharap, kesepakatan Propemperda Tahun 2027 dapat memperkuat sinergi antara Pemkot Pontianak dan DPRD dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.

Menurut Edi, keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak hanya dilihat dari jumlah regulasi yang disahkan. Namun juga manfaat dan efektivitas penerapannya.

"Melalui kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD, kita berharap Perda yang dibentuk nantinya dapat memberikan kepastian hukum. Termasuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak," demikian Edi Kamtono. (rls)

Berita Terkait.

Semua berita ↗